Analisis Yuridis Implementasi Asas Kewajaran Sebagai Salah Satu Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Melalui Penunjukan Langsung Sebagaimana Diatur Oleh Peraturan Menteri Bumn Nomor: Per- 15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Bumn Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Primatasya, Astrid Alfina (1387064) (2017) Analisis Yuridis Implementasi Asas Kewajaran Sebagai Salah Satu Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Melalui Penunjukan Langsung Sebagaimana Diatur Oleh Peraturan Menteri Bumn Nomor: Per- 15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Bumn Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1387064_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (222Kb) | Preview
	Text 1387064_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (24Kb)
Preview	Text 1387064_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (2190Kb) | Preview
	Text 1387064_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2711Kb)
	Text 1387064_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2351Kb)
	Text 1387064_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (0b)
	Text 1387064_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (0b)
	Text 1387064_Cover.pdf - Accepted Version Download (0b)
	Text 1387064_References.pdf - Accepted Version Download (0b)

Abstract

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara, khususnya dalam metode penunjukan langsung yang diatur di dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 belum dapat menerapkan asas kewajaran (fairness) untuk mewujudkan GCG yang diatur di dalam Permen BUMN No: PER- 01/MBU/2011. Dan dalam hal proses penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan BUMN yang diatur dalam Permen BUMN No: PER- 15/MBU/2012 tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kegiatan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung dalam persperktif hukum persaingan usaha dan mengkaji mengenai implementasi asas kewajaran sebagai salah satu prinsip Good Corporate Governance dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh Penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMN dalam metode penunjukan langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, Persaingan Usaha dan Good Corporate Governance. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa BUMN, persaingan usaha dan Good Corporate Governance serta kamus-kamus. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung yang diatur dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian berkaitan dengan implementasi asas kewajaran (fairness) diterapkan pada pemberian hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kepada stakeholders di dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	BUMN, Penunjukan Langsung, Good Corporate Governance, Asas Kewajaran.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Sep 2017 06:52
Last Modified:	06 Sep 2017 06:52
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23053

Actions (login required)

View Item