Tinjauan Yuridis Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dihubungkan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pernebitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Silvia, Silvia (1287005) (2017) Tinjauan Yuridis Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dihubungkan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pernebitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1287005_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (392Kb) | Preview
Preview	Text 1287005_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (458Kb) | Preview
	Text 1287005_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (398Kb)
	Text 1287005_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (410Kb)
	Text 1287005_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (387Kb)
Preview	Text 1287005_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (221Kb) | Preview
Preview	Text 1287005_Cover.pdf - Accepted Version Download (253Kb) | Preview
Preview	Text 1287005_References.pdf - Accepted Version Download (322Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan kreativitas masyarakat Indonesia memunculkan karya-karya baru. Suatu karya baru dapat memajukan karya cipta di Indonesia. Pencipta memiliki hak atas karya ciptanya; yaitu hak moral dan hak ekonomi yang berupa royalti. Sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah lembaga pemungutan royalti yang telah menerima kuasa dari para pemegang hak. LMKN dibantu oleh LMK dalam hal mengumpulkan royalti-royalti. Namun, keberadaan LMK menyebabkan ketidakpastian status bagi LMKN. Pemerintah diperlukan fungsinya untuk mengawasi LMK dan LMKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji status dan kedudukan LMKN. LMKN dikaji dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum/ajaran/doktrin hukum yang mengacu pada pendapat para ahli HKI. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan baku primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, bahan kepustakaan, buku-buku, dan sebagainya. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa LMKN merupakan organisasi, namun bukan merupakan lembaga. Hal tersebut tidak sesuai dalam Pasal (87) sampai pasal (93) Undang-Undang Hak Cipta yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk hukum LMKN.peran pembinaan dan pengawasan pemerintah belum dapat sepenuhnya berjalan karena hambatan rantai koordinasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	LMKN, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah, Hak Cipta.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Sep 2017 05:48
Last Modified:	06 Sep 2017 05:48
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23043

Actions (login required)

View Item