Wijono, Eka P. Artha (1387017) (2017) "Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Hukum Perdata Jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia”. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387017_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (198Kb) | Preview |
|
|
Text
1387017_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (389Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387017_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (570Kb) |
|
|
Text
1387017_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (708Kb) |
|
|
Text
1387017_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (393Kb) |
|
|
Text
1387017_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (131Kb) | Preview |
|
|
Text
1387017_Cover.pdf - Accepted Version Download (350Kb) | Preview |
|
|
Text
1387017_References.pdf - Accepted Version Download (317Kb) | Preview |
Abstract
Kepailitan berfungsi untuk melindungi kepentingan pelaku bisnisdalam hal ini adalah antara kreditor, debitor dan masyarakat.Dalam hal kepentingan pasti banyak hal yang dipertentangkan untuk membela setiap kepentingan. Kondisi tersebutdapat menimbulkan suatu konflik kepentingan yang menimbulkan masalah dan apabila tidak ada pengaturannya, konflik kepentingan dapat mengganggu kehidupan dan stabilitas hukum yang bersangkutan. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam aktifitas lingkup kepailitan yang banyak merugikan kepentingan para pihak dan tidak sesuai dengan fungsi dari Hukum Kepailitan, antara lain ketidakjelasannya dalam pemenuhan hak kepentingan kreditor pemegang jaminan antara lain dalam hal melakukan eksekusijaminan tersebut, sehingga timbul masalah mengenai inkonsistensi pasal dalam Pasal 55, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangserta bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunganakan metode penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan konseptualdengan pendekatan Undang-Undangterkait yang mengacu pada bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusiadan bahan-bahanhukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kepailitan dan jaminan. Berdasarkan kajian penulis bahwa aturan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangterdapat inkonsistensi pasal pada Pasal 55, Pasal 56 yang bertentangan dengan hak eksekusi jaminan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia, untuk itu perlu adanya perhatian terkait inkonsistensi mengenaiperanan kreditor pemegang jaminan dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan serta seharusnya dalam melakukan eksekusi jaminan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang seharusnya digunakan. Sehingga praktek eksekusi jaminan dapat berjalan sebagaimana dengan fungsi jaminan tersebut yaitu untuk pelunasan utang oleh debitor yang cidera janji.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Eksekusi, Kreditor Pemegang Jaminan, Kepailitan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Sep 2017 02:42 |
| Last Modified: | 06 Sep 2017 02:42 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23025 |
Actions (login required)
 |
View Item |
