Wijaya, Andi Wiliam (1287044) (2017) Tinjauan Yuridis Digipreneur yang Tidak Berkontribusi Terhadap Pajak dalam Pemanfaatan Kawasan Wisata Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1287044_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (417Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1287044_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (8Mb) |
|
|
Text
1287044_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (458Kb) | Preview |
|
|
Text
1287044_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (396Kb) |
|
|
Text
1287044_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (240Kb) |
|
|
Text
1287044_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (285Kb) |
|
|
Text
1287044_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (122Kb) | Preview |
|
|
Text
1287044_Cover.pdf - Accepted Version Download (238Kb) | Preview |
|
|
Text
1287044_References.pdf - Accepted Version Download (131Kb) | Preview |
Abstract
Pengelolaan kawasan wisata merupakan aktivitas perekonomian yang menghasilkan devisa untuk Negara. Pengelolaan kawasan wisata dapat dilakukan oleh digipreneur. Saat ini marak keberadaan digipreneur menjalankan usaha di bidang kepariwisataan. Salah satunya yaitu agen perjalanan online. Kemarakan bisnis agen perjalanan online tersebut menimbulkan masalah dikarenakan belum terdapat peraturan yang khusus mengatur tata cara operasional agen perjalanan online tersebut. Ketiadaan regulasi tersebut menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh para digipreneur untuk meloloskan diri dari kewajiban yang harus dilaksanakan, khususnya kewajiban pembayaran pajak. kewajiban tersebut dilalaikan dengan cara tidak mendaftarkan usahanya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan pengelolaan kawasan wisata oleh digipreneur. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh, Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang PPn dan PPn, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. Pm 85/ HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha dan Jasa Perjalanan Wisata, Peraturan Pemerintah No 67 Tahun Tahun 1996 Tentang penyelanggaran kepariwisataan. Data-data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa banyak agen perjalanan online yang tidak mendaftarkan usaha. Hal tersebut membuat agen travel online lolos dari kewajiban pembayaran pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hal lain yang didapatkan dalam penelitian ini adalah agen travel online belum secara optimal mendukung pelestarian lingkungan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan, Kawasan Wisata, Digipreneur, Agen perjalanan online, Pajak, Lingkungan Hidup |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Sep 2017 01:24 |
| Last Modified: | 06 Sep 2017 01:24 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23015 |
Actions (login required)
 |
View Item |
