Tanuwijaya, Christine (1387010) (2017) "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Oknum Pegawai Negeri dan Pelaku Usaha yang Melakukan Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387010_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (134Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387010_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (26Kb) |
|
|
Text
1387010_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (498Kb) | Preview |
|
|
Text
1387010_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (361Kb) |
|
|
Text
1387010_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (365Kb) |
|
|
Text
1387010_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (391Kb) |
|
|
Text
1387010_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (193Kb) | Preview |
|
|
Text
1387010_Cover.pdf - Accepted Version Download (248Kb) | Preview |
|
|
Text
1387010_References.pdf - Accepted Version Download (256Kb) | Preview |
Abstract
Di Indonesia, implementasi prosedur pengadaan barang dan jasa terkadang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan yang biasa terjadi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah persekongkolan dalam tender. Dari praktik persekongkolan ini kemudian memunculkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Di Indonesia, masalah mengenai persekongkolan sebenarnya sudah diatur secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tapi undang-undang ini memiliki kelemahan, yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, pelaku persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa baik oknum pegawai negeri maupun pelaku usaha (penyedia barang dan jasa), dapat dikenakan sanksi yang lebih tegas, yaitu sanksi perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan dan pidana penjara yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum dan sistem hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualifikasi tindakan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah yang memenuhi unsur Pasal 22. Kemudian, pertanggungjawaban hukum oknum pegawai negeri tidak diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 namun untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal 22. Lalu, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban hukum bagi oknum pegawai negeri dan pelaku usaha. Saran yang dapat diberikan adalah penerapan electronic procurement, penandatanganan Pakta Integritas dan estimasi oleh estimator independen, serta pemberian sanksi pun harus setegas mungkin.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengadaan Barang dan Jasa, Persekongkolan Tender, Tindak Pidana Korupsi. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 05 Sep 2017 08:58 |
| Last Modified: | 05 Sep 2017 08:58 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23009 |
Actions (login required)
 |
View Item |
