Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Republika Indonesia Nomor 8 / Pid.Sus. TPK/2015/PN Dps. Tentang Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial

Purwanto, Raden M. Adnan (1187055) (2017) Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Republika Indonesia Nomor 8 / Pid.Sus. TPK/2015/PN Dps. Tentang Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1187055_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (407Kb) | Preview
	Text 1187055_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3331Kb)
Preview	Text 1187055_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (269Kb) | Preview
	Text 1187055_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (449Kb)
	Text 1187055_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (243Kb)
	Text 1187055_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (345Kb)
Preview	Text 1187055_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (221Kb) | Preview
Preview	Text 1187055_Cover.pdf - Accepted Version Download (1967Kb) | Preview
Preview	Text 1187055_References.pdf - Accepted Version Download (124Kb) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang melakukan program pembangunan, untuk menunjang pembangunan, menangani kesenjangan atau permasalahan sosial maka perlu didukung dengan adannya Bantuan Sosial. Pengelolaan dana Bantuan Sosial seharusnnya dapat dikelola oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peruntukannya, namun demikian dalam prakteknya seringkali dana Bantuan Sosial diselewengkan oleh pejabat yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu yang dilakukan oleh Kelian, yang akhirnnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkait hal tersebut. Maka permasalahan hukum yang dikaji terkait dengan kedudukan kelian pada masyarakat Bali yang dapat dikategorikan sebagai “pemilik kewenangan karena jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps yang tidak mempertimbangkan keberadaan unsur penyalahgunaan jabatan sebagai unsur yang memberatkan. Pada pembahasan Studi Kasus ini, penulis membahas mengenai penyalahgunaan dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Kelian di Bali, dengan terpidana yang bernama I Wayan Murja yaitu seorang mantan Kelian Subak Pesinggahan dan Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Putusan Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps yang dinyatakan terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada masa jabatannya sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengajukan proposal permohonan dana bantuan kepada Gubernur Bali. I Wayan Murja tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, melainkan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya Penulis menyimpulkan bahwa I Wayan Murja memiliki kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan diangkat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, kelian bukan termasuk dalam kategori jabatan, tetapi termasuk pada kategori “kedudukan”. Dan pertimbangan dalam Putusan Hakim Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps dipandang dari aspek legalitas sudah tepat, tetapi masih belum memperhatikan unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus ini. Kekeliruan sebenarnya terdapat pada UU Tipikor, di mana UU tersebut tidak memberikan sanksi lebih berat pada tindakan yang mengandung unsur yang memberatkan yaitu bagi pelaku yang memiliki kedudukan atau jabatan. Penulis memberi saran bahwa hakim sebaiknnya mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus tersebut, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipimpin oleh I Wayan Murja.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Bantuan Sosial, Penyelahgunaan Wewenang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	05 Sep 2017 06:32
Last Modified:	05 Sep 2017 06:32
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22989

Actions (login required)

View Item