Pamungkas, Tri Dara (1187024) (2017) Analisa Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Administrasi Kasus Lumpur Lapindo Dalam Sistem Hukum Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187024_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (409Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1187024_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (158Kb) |
|
|
Text
1187024_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (393Kb) | Preview |
|
|
Text
1187024_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (404Kb) |
|
|
Text
1187024_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (420Kb) |
|
|
Text
1187024_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (515Kb) |
|
|
Text
1187024_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (127Kb) | Preview |
|
|
Text
1187024_Cover.pdf - Accepted Version Download (416Kb) | Preview |
|
|
Text
1187024_References.pdf - Accepted Version Download (320Kb) | Preview |
Abstract
Penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Administrasi Kasus Lumpur Lapindo Dalam Sistem Hukum Indonesia” mengangkat kasus luapan lumpur yang terjadi di Sidoarjo 10 tahun silam, dimana PT. Lapindo Brantas digugat telah melakukan PMH dan diwajibkan untuk mengganti kerugian para korban. Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan dana talangan dari pemerintah melalui APBD. Selain sanksi perdata sanksi lainnya yaitu sanksi administrasi dapat diterapkan dalam kasus ini, maka penulis merumuskan 2 (dua) masalah pokok, yakni: (1) Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi administrasi; (2) Apakah pencabutan izin dapat menggugurkan kewajiban PT. Lapindo Brantas Inc. kepada para korban terdampak. Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum normative, yaitu berarti penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Dalam penulisan ini pula dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan: (1) Perbuatan PT. Lapindo Brantas Inc. telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian materil dan imateril sesuai dengan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup izin PT. Lapindo Brantas dapat dicabut; (2) Kewajiban PT. Lapindo Brantas Inc. terhadap para korban harus tetap dilaksanakan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tanggung jawab mutlak Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Sanksi Administrasi, Pencabutan Izin, Lumpur Panas Lapindo |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 05 Sep 2017 04:30 |
| Last Modified: | 05 Sep 2017 04:30 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22987 |
Actions (login required)
 |
View Item |
