Tinjauan Yurudis Pertanggungjawaban Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum Sebagai Bagian dari Studi Kelayakan Dihubungkan dengan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Tampubolon, Pernanda Dirgahayu (1287042) (2016) Tinjauan Yurudis Pertanggungjawaban Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum Sebagai Bagian dari Studi Kelayakan Dihubungkan dengan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha .

[img]
Preview
Text
1287042_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (117Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1287042_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (465Kb) | Preview
[img] Text
1287042_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (515Kb)
[img] Text
1287042_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (545Kb)
[img] Text
1287042_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (592Kb)
[img]
Preview
Text
1287042_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (372Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1287042_Cover.pdf - Accepted Version

Download (2283Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1287042_References.pdf - Accepted Version

Download (360Kb) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Diantaranya adalah bahan galian tambang. Pemerintah berusaha mengakomodir pengusahaan tambang di Indonesia demi kemakmuran rakyat. Bentuk peran pemerintah adalah dengan mengeluarkan sekumpulan perizinan sebagai bekal dalam menjalankan usaha pertambangan, termasuk diantaranya adalah studi kelayakan yang juga berperan penting untuk pemerintah menilai layak atau tidaknya. Namun, masalah yang terjadi adalah adanya studi kelayakan yang belum layak untuk disetujui, sehingga kegiatan pertambangan menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Dari masalah tersebut, diperlukan pemeriksaan hukum (due diligence) oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan yang membawa kerugian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan studi kelayakan dalam usaha pertambangan beserta perizinannya, ditambah dengan referensi buku mengenai pemeriksaan hukum (due diligence). Metode pemeriksaan hukum (due diligence) dalam usaha pertambangan berbentuk sebagai studi kelayakan. Dalam membuat studi kelayakan seharusnya tidak dikerjakan dengan asal-asalan karena studi kelayakan akan berpengaruh terhadap kegiatan pertambangan, jika terjadi kesalahan maka akan menimbulkan kerugian, sehingga perlu untuk dipertanggungjawabkan demi kepentingan luas masyarakat Indonesia. Perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah akan dicabut sementara atau bahkan permanen karena dampak merugikan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, banyaknya kerugian yang dirasakan adalah kerugian terhadap lingkungan yang berupa pencemaran.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Studi Kelayakan, Pemeriksaan Hukum, Izin Pertambangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 26 Jul 2016 07:32
Last Modified: 26 Jul 2016 07:32
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/20655

Actions (login required)

View Item View Item