Kepastian Hukum Pengaturan Tata Cara Pengisian Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia

Aleminaita, Rachel Michelle (1187049) (2016) Kepastian Hukum Pengaturan Tata Cara Pengisian Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha .

[img]
Preview
Text
1187049_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (225Kb) | Preview
[img] Text
1187049_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (22Mb)
[img]
Preview
Text
1187049_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (246Kb) | Preview
[img] Text
1187049_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (573Kb)
[img] Text
1187049_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (255Kb)
[img] Text
1187049_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (328Kb)
[img]
Preview
Text
1187049_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (116Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187049_Cover.pdf - Accepted Version

Download (385Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187049_References.pdf - Accepted Version

Download (120Kb) | Preview

Abstract

Penyusunan Legal Memorandum ini merumuskan permasalahan pokok dengan latar belakang bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang diadakan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah sehingga banyak terjadinya perbedaan pemahaman mengenai pembuatan akta PPAT dan menimbulkan permasalahan hukum terutama dalam bidang agraria/pertanahan di Indonesia. Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Lahirnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 memberikan kepastian mengenai tata cara pengisian blanko akta dan memberikan kepastian hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta. Penggunaan blanko akta yang telah disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional banyak menggunakan coretan sehingga proses pembuatan akta dinilai kurang efektif.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kepastian Hukum, Blanko Akta PPAT, Pendaftaran Tanah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 24 Jun 2016 02:12
Last Modified: 24 Jun 2016 02:12
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/20494

Actions (login required)

View Item View Item