Kepastian Hukum Kewenangan dan Pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Rahayu, Debi Agusfriansa (1287025) (2016) Kepastian Hukum Kewenangan dan Pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1287025_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (264Kb) | Preview
	Text 1287025_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1036Kb)
Preview	Text 1287025_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (328Kb) | Preview
	Text 1287025_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (283Kb)
	Text 1287025_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (347Kb)
	Text 1287025_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (329Kb)
Preview	Text 1287025_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (32Kb) | Preview
	Text 1287025_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2679Kb)
Preview	Text 1287025_References.pdf - Accepted Version Download (166Kb) | Preview

Abstract

Menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, isu mengenai kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan harus segera mendapat perhatian. Pemerintah Daerah harus memiliki kemandirian dan inisiatif bagi kemampuan pembangunan daerahnya. Salah satu sumber alternatif pembiayaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintahan Daerah adalah mengenai penerbitan obligasi daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Namun pengajuan penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah banyak sekali hambatan yang terjadi di lapangan dalam hal persyaratan administratif salah satunya yaitu ketidakpastian hukum antara peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini ialah mengenai kewenangan dan pengawasan penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penerbitan Obligasi Daerah pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,khususnya di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. sifatnya deskriptif analisis yaitu menjelaskan suatu segala peristiwa yang sedang diteliti dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis normatif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penulisan ini adalah bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah dan pada prinsipnya Pemerintahan Daerah dimungkinkan menerbitkan obligasi dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan melalui sektor pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat perlu langkah strategis agar Penerbitan Obligasi Daerah dapat direalisasikan dan perlu membuat kebijakan yang mendukung teralisasinya Penerbitan Obligasi Daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Obligasi Daerah, Kewenangan, Pemerintahan Daerah.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	05 Apr 2016 04:18
Last Modified:	05 Apr 2016 04:18
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19749

Actions (login required)

View Item