Kepastian Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Dikaitkan dengan Kebijakan Transisional di Jawa Barat Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Setiawan, Merryana (1287036) (2016) Kepastian Hukum Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Dikaitkan dengan Kebijakan Transisional di Jawa Barat Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1287036_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (126Kb) | Preview
	Text 1287036_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3462Kb)
Preview	Text 1287036_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (289Kb) | Preview
	Text 1287036_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (249Kb)
	Text 1287036_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (266Kb)
	Text 1287036_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (269Kb)
Preview	Text 1287036_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (33Kb) | Preview
	Text 1287036_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2251Kb)
Preview	Text 1287036_References.pdf - Accepted Version Download (179Kb) | Preview

Abstract

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimbas pada kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan laut di daerah. Banyak kegiatan yang selama ini didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun pada pelaksanaanya, peralihan kewenangan belum disertai dengan pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis sehingga guna menciptakan kepastian perlu adanya penetapan khususnya pada masa transisional. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan yang mengacu pada asas-asas hukum dan hukum positif, sifatnya deskriptif analisis yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitkan dengan kejadian sekarang dengan data yang digunakan adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kewenangan provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan sumber daya perikanan laut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam masa transisional. Hasil penulisan menunjukan bahwa pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang lagi namun demikian peraturan pelaksana masih mengacu pada peraturan pelaksana yang lama dan penerapan diskresi dapat dilakukan pada masa transisional, hal ini menghindari adanya kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum. Dimana bentuk kebijakan pada masa transisional diberlakukannya undang-undang menggunakan instrumen diskresi di dalam bidang perizinan. Bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat diharapkan dapat segera menerbitkan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan diskresi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Transisional, Sumber Daya Perikanan Laut, Pemerintah Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	05 Apr 2016 03:58
Last Modified:	05 Apr 2016 03:58
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19747

Actions (login required)

View Item