Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Pengendalian Kendaraan Bermotor dalam Rangka Perlilndungan Hak Konstitusi Masyarakat dan Kepentingan Publik di Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara

Abdurachman, Dwi Reza ( 1187066) (2016) Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Pengendalian Kendaraan Bermotor dalam Rangka Perlilndungan Hak Konstitusi Masyarakat dan Kepentingan Publik di Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1187066_Abstract TOC.pdf - Accepted Version

Download (366Kb) | Preview
[img] Text
1187066_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (13Kb)
[img]
Preview
Text
1187066_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (877Kb) | Preview
[img] Text
1187066_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1306Kb)
[img] Text
1187066_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1501Kb)
[img] Text
1187066_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (622Kb)
[img]
Preview
Text
1187066_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (243Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187066_Cover.pdf - Accepted Version

Download (8Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187066_References.pdf - Accepted Version

Download (261Kb) | Preview

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari kebutuhan transportasi guna melangsungkan kegiatan perekonomian masyarakat guna pemenuhan kebutuhan maupun gaya hidup dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Untuk mempermudah akses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, masyarakat memerlukan alat transportasi yang nyaman saat ini, yang cenderung lebih memilih kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi guna memenuhi kebutuhan hidup. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi telah mengakibatkan kepadatan area jalan, hal ini disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang sudah tidak sesuai dengan volume jalan yang ada sehingga mengakibatkan kemacetan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya upaya pengendalian kendaraan bermotor guna meminimalisir kemacetan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengkajian pengendalian kendaraan bermotor sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusi masyarakat dan kepentingan publik dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Di samping itu, perlu dikaji bentuk-bentuk pengendalian kendaraan dengan menganalisis kebijakan pengendalian yang telah dilakukan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif`. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji pengaturan pengendalian kendaraan bermotor jika dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, serta mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk kebijakan pengendalian lainnya dalam kerangka perlindungan hak konstitusi Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari Hukum Administrasi Negara, kebijakan pengendalian kendaraan bermotor merupakan suatu instrumen yang digunakan meminimalisir kemacetan lalu lintas. Kebijakan pengendalian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai suatu langkah preventif maupun represif. Di sisi lain, kebijakan pengendalian kendaraan bermotor menunjukan bahwa Hukum Administrasi Negara telah menjalankan fungsinya sebagai instrumen jaminan dan normatif. Namun demikian pengendalian yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara efektif, untuk itu perlu adanya bentuk-bentuk pengendalian lain seperti meningkatkan dan memperketat pengaturan pajak progresif yang dilakukan oleh pemerintah, membatasi dan meningkatkan bea masuk kendaraan import ke Indonesia, memperbaiki sarana trasportasi umum dan sarana umum agar masyarakat lebih memilih menggunakan trasportasi umum, Penerapan sitem jalan berbayar (ERP), Pelarangan penggunaan kendaraan tua diatas 10 taun kecuali pada hari Sabtu dan Minggu, Penerapan plat nomor ganjil genal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hal di atas pengendalian kendarran bermotor tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat saja, peran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten sangat diperlukan agar setiap daerah bisa mengontrol permasalahan kendaraan bermotor di daerahnya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Pengendalian, Konstitusi, Kepentingan Publik
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 05 Apr 2016 03:19
Last Modified: 05 Apr 2016 03:19
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19743

Actions (login required)

View Item View Item