Ainillah, Saila ( 1187063 ) (2015) Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Survei Atas Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Yang Disiarkan Oleh Stasiun Televisi dan Pengawasan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187063_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (33Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1187063_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (9Mb) |
|
|
Text
1187063_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (76Kb) | Preview |
|
|
Text
1187063_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1927Kb) |
|
|
Text
1187063_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (577Kb) |
|
|
Text
1187063_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (388Kb) |
|
|
Text
1187063_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (16Kb) | Preview |
|
|
Text
1187063_CV.pdf - Accepted Version Download (8Kb) | Preview |
|
|
Text
1187063_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5Mb) |
|
|
Text
1187063_References.pdf - Accepted Version Download (23Kb) | Preview |
Abstract
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 lalu merupakan pemilihan umum yang berbeda dari tahun sebelumnya, masyarakat Indonesia banyak berpartisipasi untuk menjadi pemantau pada pemilihan umum. Bentuk partisipasi guna memantau pemilihan umum salah satunya adalah mendirikan lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat (quick count) untuk mengetahui kandidat mana yang memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tetapi, pada hasil perhitungan cepat (quick count) lembaga survei yang disiarkan di televisi berbeda-beda dan menimbulkan kerusuhan pada masyarakat. Hasil perhitungan cepat lembaga survei tersebut tidak dipercaya oleh masyarakat, menjadi tidak idependen dan kredibel mengakibatkan lembaga survei di pertanyakan dalam hal status, pertanggung jawaban dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, pendekatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historis approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sehingga, metode penelitian tersebut dapat mendukung dalam hal pengumpulan data. Status badan hukum lembaga survei, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga survei merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal pendirian lembaga survei. Status badan hukum lembaga survei menjadi penting untuk menetukan subjek hukum mana yang harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban yang ditimbulkan oleh lembaga survei harus dilihat bentuk badan hukum nya, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbagi atas Peseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan badan hukum (Perkumpulan Saling menanggung). Terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi penting untuk menindak lembaga survei yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah di tentukan oleh KPU.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Pertanggungjawaban Lembaga Survei, Perhitungan Cepat, Pengawasan Pemerintah. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 28 Aug 2015 10:08 |
| Last Modified: | 28 Aug 2015 10:08 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14578 |
Actions (login required)
 |
View Item |
