Masriani, Rifka ( 1187025 ) (2015) Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187025_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (203Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1187025_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (60Kb) |
|
|
Text
1187025_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (262Kb) | Preview |
|
|
Text
1187025_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (342Kb) |
|
|
Text
1187025_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (275Kb) |
|
|
Text
1187025_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (205Kb) |
|
|
Text
1187025_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (89Kb) | Preview |
|
|
Text
1187025_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (276Kb) |
|
|
Text
1187025_CV.pdf - Accepted Version Download (182Kb) | Preview |
|
|
Text
1187025_References.pdf - Accepted Version Download (94Kb) | Preview |
Abstract
Masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, memerlukan pemenuhan atas kebutuhannya. Terkait dengan kebutuhan tersebut kebutuhan terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan testier. Di era moderen seperti sekarang ini, masyarakat memiliki kebutuhan sekunder, namun disamping itu masyarakat juga memerlukan kebutuhan lainnya seperti media penyiaran. Media memberikan suatu program televisi yang dapat menjangkau lebih banyak program siaran baik dalam maupun luar negeri yang sekarang disebut dengan televisi berlangganan salah satunya adalah X TV. Namun pada praktiknya pelaku usaha dalam melakukan perbuatan sering kali merugikan konsumen. Kerugian yang sering kali dialami konsumen tidak hanya perubahan perjanjian secara sepihak, tetapi paket layanan yang tidak sesuai dengan promosi, penghentian secara sepihak pengurangan program tanpa adanya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam hal penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen maka pemerintah memfasilitasi adanya peran Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesiakan sengekata tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan terstier. Sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan meneiliti fakta yang terjadi. Melalui metode penelitian tersebut maka penulis akan mendapatkan analisa mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan peranan pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang melakukan perubahan paket layanan secara sepihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat perubahan paket layanan secara sepihak. Pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata atas tindakan yang merugikan konsumen terkait perubahan paket layanan secara sepihak yaitu melakukan pemenuhan kewajiban dan denda. Disamping itu UUPK mengatur mengenai sanksi perdata, sanksi pidana dan pidana tambahan. Peran pemerintah terhadap pelaku usaha yang melakukan perubahan paket secara sepihak yaitu memfasilitasi adanya Badan Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pelaku Usaha, Televisi Kabel, Perubahan Paket Layanan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 27 Aug 2015 10:35 |
| Last Modified: | 27 Aug 2015 10:35 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14569 |
Actions (login required)
 |
View Item |
