Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs dan Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelola Domain Dihubungkan Dengan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ayuningtias, Priskila ( 1187019 ) (2015) Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs dan Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelola Domain Dihubungkan Dengan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1187019_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (230Kb) | Preview
[img] Text
1187019_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (135Kb)
[img]
Preview
Text
1187019_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (328Kb) | Preview
[img] Text
1187019_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (381Kb)
[img] Text
1187019_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (409Kb)
[img] Text
1187019_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (255Kb)
[img]
Preview
Text
1187019_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (186Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187019_Cover.pdf - Accepted Version

Download (218Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187019_CV.pdf - Accepted Version

Download (59Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187019_References.pdf - Accepted Version

Download (92Kb) | Preview

Abstract

Komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial, dengan didukung oleh perkembangan teknologi maka interaksi yang dilakukan oleh masyarakat semakin modern. Teknologi komunikasi merupakan hasil dari proses pemikiran manusia sebagai makhluk sosial, sehingga terciptalah sarana komunikasi modern untuk berbagi informasi melalui media komputer yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, yaitu situs domain. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan situs domain di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga pemerintah yang secara khusus menangani pada bidang komunikasi dan informatika, yaitu menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) sebagai penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna situs. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Peraturan Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, serta pendapat para ahli dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini bahwa menkominfo sebagai lembaga pemerintah yang menegakkan hukum memiliki tugas dan fungsi serta wewenang dalam mengelola situs domain di Indonesia, tetapi harus sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. Menkominfo memiliki peran sebagai pelayan masyarakat yang memberikan perlindungan hukum dengan membuat keputusan ataupun kebijakan secara tertulis. Dampak yang dihasilkan adalah hak-hak masyarakat sebagai pengguna situs bukan menjadi dirugikan, tetapi pada sisi yang lain kebijakan yang dikeluarkan menkominfo adalah untuk membantu mengatasi maraknya pornografi yang beredar secara bebas di internet. kendati demikian bukan membatasi hak masyarakat untuk berbagi dan mengembangkan informasi. Menkominfo dapat memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya keputusan menkominfo untuk memblokir situs berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Menkominfo sebagai lembaga pemerintah sekaligus penegak hukum harus memperhatikan muatan yang diatur oleh peraturan menteri tersebut. Kemudian Produk hukum yang dibuat oleh menkominfo sepatutnya memperhatikan kewenangannya sebagai pelaksanaan dalam undang-undang. Sehingga tidak akan terjadi polemik dalam masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Situs Domain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 26 Aug 2015 10:24
Last Modified: 26 Aug 2015 10:24
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14557

Actions (login required)

View Item View Item