Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Christie, Chyntia ( 1187004 ) (2015) Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1187004_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (299Kb) | Preview
[img] Text
1187004_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (93Kb)
[img]
Preview
Text
1187004_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (202Kb) | Preview
[img] Text
1187004_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (254Kb)
[img] Text
1187004_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (186Kb)
[img] Text
1187004_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (210Kb)
[img]
Preview
Text
1187004_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (134Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187004_Cover.pdf - Accepted Version

Download (420Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187004_CV.pdf - Accepted Version

Download (59Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1187004_References.pdf - Accepted Version

Download (118Kb) | Preview

Abstract

Persero BUMN sebagai salah satu penopang ekonomi Negara seharusnya memiliki kedudukan yang jelas. Persero BUMN seringkali tidak jelas kedudukannya karena modal yang berasal dari Negara namun dituntut sebagai badan hukum mandiri. Hal ini mengakibatkan berbagai kekeliruan pada banyak pihak. Ketidak jelasan status badan hukum mengakibatkan ketidak jelasan akan tanggung jawab dari pihak-pihak pendiri dan organ perseroan akan tanggung jawab atas pengelolaan aset kekayaan Persero BUMN. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian di proses terhadap aturan yang ada dan diuji berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum. Kedudukan Persero BUMN yaitu sebagai entitas mandiri badan hukum yang harta kekayaannya terpisah dari pendirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Negara sebagai pemegang saham perseroan bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya atas Perseroan. Pengelolaan aset kekayaan BUMN merupakan tanggung jawab dari organ Perseroan. Organ Perseroan dalam mengelola aset kekayaan Negara tidak terlepas dari prinsip good corporate governance, Anggaran Dasar BUMN, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Perseroan, BUMN, dan Good Corporate Government
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 20 Aug 2015 10:48
Last Modified: 20 Aug 2015 10:48
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14515

Actions (login required)

View Item View Item