Tinjauan Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penerapan Klausula Baku Dalam Transaksi Kredit Sebagai Upaya Untuk Melindungi Nasabah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Yolanda, Helen ( 1187001 ) (2015) Tinjauan Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penerapan Klausula Baku Dalam Transaksi Kredit Sebagai Upaya Untuk Melindungi Nasabah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1187001_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (291Kb) | Preview
	Text 1187001_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (12Kb)
Preview	Text 1187001_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (330Kb) | Preview
	Text 1187001_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (331Kb)
	Text 1187001_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (428Kb)
	Text 1187001_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (469Kb)
Preview	Text 1187001_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (162Kb) | Preview
	Text 1187001_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (281Kb)
Preview	Text 1187001_CV.pdf - Accepted Version Download (75Kb) | Preview
Preview	Text 1187001_References.pdf - Accepted Version Download (104Kb) | Preview

Abstract

Dewasa ini, penggunaan klausula baku sudah menjadi hal yang lazim di dalam praktik bisnis, termasuk di dalam praktik penyaluran kredit oleh bank kepada nasabahnya. Penggunaan klausula baku seringkali menempatkan nasabah (konsumen) pada posisi yang lemah dan dirugikan. Di Indonesia, terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi untuk mengatur,membina, mengawasi aktivitas lembaga perbankan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan antara bank dan nasabah dalam pemberlakuan klausula baku dalam perjanjian kredit, akibat hukum yang dapat dikenakan bagi bank atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang klausula baku, dan peranan OJK dalam kaitannya dengan perlindungan hak nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan metode ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan dan kepustakaan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07.2014 tentang Perjanjian Baku). Dalam hal ini, dilakukan analisis terhadap asas hukum dan kaidah hukum dikaitkan dengan fakta dan kasus konkrit. Sebagian data diperoleh dari studi pustaka. Di samping itu, studi lapangan juga dilakukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa kedudukan antara bank dan nasabah tidak seimbang. Akibat hukum dari pemberlakuan klausula baku dalam perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu pembatalan klausula baku berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dijatuhkannya sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi hak nasabah, OJK berperan dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik aktivitas lembaga perbankan. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan klausula baku, apabila nasabah merasa dirugikan, maka nasabah dapat melaporkan masalah tersebut kepada OJK dan OJK akan menindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaaan sampai dengan pemberian sanksi. Sampai saat ini, tindakan yang sudah dilakukan dengan baik sebagai upaya memberikan perlindungan kepada nasabah adalah tindakan pengaturan dan pemberian sanksi. OJK telah mengeluarkan aturan terkait dengan perlindungan konsumen dan melakukan penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi, namun OJK belum melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan secara maksimal. Saran yang diberikan, agar pemerintah dapat melengkapi berbagai peraturan terkait dengan perlindungan konsumen dan OJK dapat lebih melakukan tindakan- tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : OJK, klasula baku, perjanjian kredit, perlindungan konsumen.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	20 Aug 2015 10:14
Last Modified:	20 Aug 2015 10:14
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14512

Actions (login required)

View Item