Simanullang, Jasrivai Nikson ( 1087058 ) (2014) Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1087058_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (240Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1087058_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (84Kb) |
|
|
Text
1087058_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (1848Kb) | Preview |
|
|
Text
1087058_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (3003Kb) |
|
|
Text
1087058_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (4Mb) |
|
|
Text
1087058_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (3359Kb) |
|
|
Text
1087058_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (266Kb) | Preview |
|
|
Text
1087058_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (252Kb) |
|
|
Text
1087058_CV.pdf - Accepted Version Download (81Kb) | Preview |
|
|
Text
1087058_References.pdf - Accepted Version Download (102Kb) | Preview |
Abstract
Kejahatan di bidang perpajakan merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum perpajakan. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang perpajakan saat ini menjadi sebuah masalah ketika UU KUP dan UU TIPIKOR diterapkan secara bersamaan dalam memutus perkara atas tindak pidana di bidang perpajakan. Kegagalan maupun keberhasilan penegakan hukum di bidang perpajakan tergantung bagaimana pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat dalam dakwaannya penerapan pasal-pasal dalam UU TIPIKOR oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah masalah dalam penegakan hukum, yakni adanya kemiripan dua undang-undang secara khusus dalam penyelesaian kasus tindak pidana di bidang perpajakan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif, suatu metode analisis data deskriptif analistis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan tidak mengenal istilah/definisi “merugikan keuangan negara”, melainkan dengan istilah “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Oleh karena hal tersebut, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi. Secara khusus, kejahatan di bidang perpajakan masuk ke dalam ruang lingkup hukum yang bersifat khusus. Perlu dipahami bahwa delik korupsi tidak dapat disamakan dengan delik/tindak pidana di bidang perpajakan. Pembatasan penerapan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan berlaku asas lex specialis sistematis, yang dimana hukum pajak sebagai lex specialis sistematis dan memiliki karakter sebgai premium remedium. Sedangkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai ultimum remidium.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Delik Korupsi, Lex Specialis Sistematis, Premium Remidium, Ultimum Remidium |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 19 Aug 2015 11:26 |
| Last Modified: | 19 Aug 2015 11:26 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14505 |
Actions (login required)
 |
View Item |
