Mawarni , Tiara ( 1087001 ) (2014) Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1087001_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (50Kb) | Preview |
|
|
Text
1087001_Appendices.pdf - Accepted Version Download (9Mb) | Preview |
|
|
Text
1087001_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (82Kb) | Preview |
|
Text
1087001_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (109Kb) |
||
Text
1087001_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (100Kb) |
||
Text
1087001_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (128Kb) |
||
|
Text
1087001_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (42Kb) | Preview |
|
Text
1087001_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (40Kb) |
||
|
Text
1087001_References.pdf - Accepted Version Download (36Kb) | Preview |
Abstract
Kesenjangan yang terjadi antara peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban rumah sakit untuk tidak menolak pasien miskin dan kenyataan di masyarakat yang masih terjadi penolakan pasien miskin oleh rumah sakit mendorong penulis melakukan penelitian hukum ini dengan tujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien miskin menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Rumah Sakit), dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pasien miskin atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh rumah sakit pada keadaan gawat darurat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir/ logika deduktif. Perlindungan hukum bagi pasien miskin menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit adalah kepastian, kejelasan, dan jaminan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, yang tertuang dalam aturan-aturan mengenai kewajiban pemerintah dan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak pasien miskin sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang di bidang kesehatan lainnya yang berlaku. Pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat dapat melakukan tindakan hukum berupa menggugat rumah sakit tersebut secara perdata dan/atau menuntut rumah sakit tersebut secara pidana. Tindakan hukum perdata yang dapat dilakukan terhadap rumah sakit adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Rumah Sakit, Penolakan Pasien Miskin, Keadaan Gawat Darurat. Perlindungan Hukum. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 28 May 2014 06:00 |
Last Modified: | 28 May 2014 06:00 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5961 |
Actions (login required)
View Item |