Bacharudin, Ardhani Sudrajat ( 9951094 ) (2006) Analisis Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Pupuk Kujang, Jawa Barat). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
9951094_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (67Kb) | Preview |
|
|
Text
9951094_Appendices.pdf - Accepted Version Download (6Mb) | Preview |
|
|
Text
9951094_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (169Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9951094_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (366Kb) |
|
|
Text
9951094_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (163Kb) |
|
|
Text
9951094_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (350Kb) |
|
|
Text
9951094_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (96Kb) | Preview |
|
|
Text
9951094_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (139Kb) |
|
|
Text
9951094_References.pdf - Accepted Version Download (91Kb) | Preview |
Abstract
Didalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 terhadap pegawai-pegawainya. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang harus ditanggung oleh pegawai. Tetapi perusahaan dapat melakukan kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21, dengan memilih tiga alternatif kebijakan PPh Pasal 21, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, kebijakan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan dan kebijakan PPh Pasal 21 digross up. Masalah yang diteliti didalam skripsi ini adalah perbandingan antara keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21 tersebut, yaitu : 1. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai. 2. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. 3. Kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang oleh perusahaan,dan 4. Kebijakan PPh Pasal 21 digross up. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan PT Pupuk Kujang berdasarkan fakta yang ada pada situasi yang diselidiki, untuk kemudian diolah menjadi informasi, yang selanjutnya dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas permasalahan yang diidentifikasi yang selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan. Data-data dikumpulkan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada PT Pupuk Kujang, sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang pertanian. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata PT Pupuk Kujang selama ini menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja/perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai atau ditunjang oleh perusahaan, atau digross up, maka akan ada perbedaan gaji yang dibawa pulang oleh pegawai (take home pay) serta selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaaan. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPh Pasal 21 digross up lebih menguntungkan dibandingkan dengan Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, ditanggung oleh perusahaan, maupun ditunjang oleh perusahaan, khususnya dalam hal gaji yang dibawa pulang oleh pegawai (take home pay). Penulis menyarankan agar PT Pupuk Kujang menerapkan Kebijakan PPh Pasal 21 digross up.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Faculty of Economics > 51 Accounting Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Sep 2013 09:47 |
| Last Modified: | 06 Sep 2013 09:49 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/4019 |
Actions (login required)
 |
View Item |
