Tisnapradana, Muhamad Yudian (1187028) (2016) Tinjauan Yuridis terhadap Tidak Diratifikasinya Anti Counterfeiting Trade Agreement dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta Sebagai Bagian dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha .
|
Text
1187028_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (492Kb) | Preview |
|
![]() |
Text
1187028_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (329Kb) |
|
|
Text
1187028_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (327Kb) | Preview |
|
![]() |
Text
1187028_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (337Kb) |
|
![]() |
Text
1187028_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (414Kb) |
|
![]() |
Text
1187028_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (302Kb) |
|
|
Text
1187028_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (123Kb) | Preview |
|
![]() |
Text
1187028_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1730Kb) |
|
|
Text
1187028_References.pdf - Accepted Version Download (267Kb) | Preview |
Abstract
Perkembangan teknologi yang pesat berdampak terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan dalam skala besar. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, beberapa negara telah mengadakan perjanjian multilateral yang dinamakan Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Indonesia tidak turut serta di dalam proses negosiasi maupun ratifikasi serta penandatanganan ACTA. Ketidakikutsertaan Indonesia di dalam ACTA akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (berdasarkan peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta) dan pendekatan konseptual (berdasarkan dotktrin-doktrin Hukum Internasional yang khusus di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana dikaji mengenai gejala-gejala di dalam pelaksanaan aturan ACTA dan dampaknya terhadap negara baik yang meratifikasi aturan tersebut maupun yang tidak turut meratifikasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Resmi Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Hasil penelitian menunjukkan tidak dilibatkannya Indonesia di dalam ACTA tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi Indonesia, akan tetapi Indonesia tidak dapat mendapatkan manfaat yang diterima oleh negara-negara lain yang menjadi anggota ACTA, seperti penyelesaian sengketa melalui aturan ACTA, perlindungan HKI di lingkungan digital dan penegakan hukum hak cipta menggunakan aparat khusus. Praktisi dan regulator di bidang Hak Kekayaan Intelektual harus mengutamakan pengkajian lebih lanjut mengenai aturan-aturan ACTA. Ketidakikutsertaan Indonesia di dalam ACTA sepatutnya diinisiasikan dengan pembuatan suatu lembaga multinasional dimana di dalamnya terdapat Negara-negara yang tidak terlibat di dalam ACTA akan tetapi memiliki kebutuhan perlindungan hukum yang sama.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, ACTA |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Dentistry > 90 Bachelor of Dentistry Program |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 10 Aug 2016 07:11 |
Last Modified: | 19 Aug 2016 00:34 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/20798 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |