Siringo-ringo, Jumadi A.E.D. (1188007) (2015) Perlindungan Hukum terhadap Penumpang yang Dirugikan oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri yang Mengalami Penundaan Keberangkatan (Delay) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1188007_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (177Kb) | Preview |
|
|
Text
1188007_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (358Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1188007_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (262Kb) |
|
|
Text
1188007_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (363Kb) |
|
|
Text
1188007_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (444Kb) |
|
|
Text
1188007_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (147Kb) | Preview |
|
|
Text
1188007_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (159Kb) |
|
|
Text
1188007_References.pdf - Accepted Version Download (142Kb) | Preview |
Abstract
Transportasi merupakan urat nadi dalam memperlancar roda perekonomian dan pembangunan. Perkembangan transportasi khususnya transportasi udara mengalami perkembangan yang sangat pesat hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan atau maskapai penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara yang melayani penerbangan ke berbagai daerah baik itu penerbangan domestik maupun penerbangan internasional, serta banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak terpenuhi oleh perusahaan penerbangan seperti kecelakaan, dan penundaan keberangkatan (delay). Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh pihak maskapai penerbangan dimana hak-hak konsumen pengguna jasa penerbangan merupakan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa maskapai penerbangan dilakukan berdasarkan hak-hak dari konsumen pengguna jasa maskapai penerbangan, yaitu dengan cara mengedepankan perjanjian pengangkutan, kenyamanan, keamanan, pelayanan, keselamatan sebagai subjek dalam transportasi udara dan memberikan imbalan, ganti rugi dalam bentuk finansial, dan bentuk lainnya. Penundaan keterlambatan (delay) di Indonesia pada saat ini belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan banyaknya konsumen yang mentoleransi kesalahan yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Maskapai Penerbangan, Penundaan Keberangkatan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 88 Specialization in Business and Investment Law (Night Class) |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 30 Oct 2015 07:51 |
| Last Modified: | 05 Apr 2016 05:21 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/16522 |
Actions (login required)
 |
View Item |
