Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility)

Finalia, ( 1087006 ) (2014) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). Other thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1087006_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (38Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1087006_Appendices.pdf - Accepted Version

Download (56Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1087006_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (92Kb) | Preview
[img] Text
1087006_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (82Kb)
[img] Text
1087006_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (99Kb)
[img] Text
1087006_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (160Kb)
[img]
Preview
Text
1087006_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (33Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1087006_Cover.pdf - Accepted Version

Download (31Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1087006_References.pdf - Accepted Version

Download (37Kb) | Preview

Abstract

Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dalam perkembangannya beberapa daerah dari tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai CSR Perseroan Terbatas. hal tersebut menimbulkan permasalahan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur CSR serta keterlibatan pemerintahan daerah dalam mengatur dan melaksanakan CSR agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Metode penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan statute approach dan historical approach. Sifat Penelitian ini adalah Preskriptif menggambarkan ilmu hukum itu sendiri yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Metode ini ditujukan untuk meneliti undang-undang dan peraturan pemerintah yang berelevansi dan berkorelasi dengan CSR serta menemukan landasan yuridis dan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Tentang CSR. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur CSR perseroan terbatas, dilandasi oleh tujuan Negara modern yaitu walfare state, desentralisasi, asas otonomi daerah, asas Good governance, urusan pilihan daerah yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, serta prinsip-prinsip dari CSR yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Daerah memiliki peran dalam pengaturan dan pelaksanaan CSR yaitu menjalankan amanat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan CSR, merekomendasi anggaran yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa anggaran dana CSR disisihkan dari laba setelah pajak, membuat panduan pembagian dan pelaksanaan CSR, membangun sinergisitas dengan perseroan terbatas, pemerintahan daerah bersifat informatif.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: CSR, Kewenangan, Pemerintahan Daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 28 May 2014 06:14
Last Modified: 28 May 2014 06:14
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5962

Actions (login required)

View Item View Item