Kedudukan Surat Pengangkatan Pegawai Swasta Menurut Perspektif Hukum Jaminan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia

Pebriana, Indra ( 0987015 ) (2013) Kedudukan Surat Pengangkatan Pegawai Swasta Menurut Perspektif Hukum Jaminan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia. Other thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
0987015_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (38Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0987015_Appendices.pdf - Accepted Version

Download (24Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0987015_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (130Kb) | Preview
[img] Text
0987015_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (105Kb)
[img] Text
0987015_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (111Kb)
[img] Text
0987015_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (74Kb)
[img]
Preview
Text
0987015_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (20Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0987015_Cover.pdf - Accepted Version

Download (58Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0987015_References.pdf - Accepted Version

Download (30Kb) | Preview

Abstract

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan kepada pegawai atas diangkatnya pegawai tersebut dari tenaga pegawai kontrak menjadi tetap. Tetapi Pada prakteknya terdapat suatu fenomena , dimana dianggap sebagai jaminan dalam transaksi perkreditan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta (selajutnya disebut SKPPS), terutama bagi debitur yang bekerja pada suatu perusahaan swasta. Problematika hukum yang muncul apakah SKPPS dapat dikualifikasikan sebagai jaminan, bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank apabila SKPPS tidak dapat dikualifikasikan sebagai jaminan Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder penelitian ini mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan yang terkait dengan jaminan dan peraturan yang mengenai sistem hukum jamiann di Indonesia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan pribmer terdiri atas penjelasan undang-uang yang terkait. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petujuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan metode yuridis normatif dapat diketahui kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta dalam perjanjian kredit bank berdasarkan perspektif hukum jaminan di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi bank apabila SKPPS bukan merupakan bentuk jaminan. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa ,didalam sistem hukum jaminan di Indonesia tidak mengenal Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta sebagai jaminan, maka sudah jelas bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta bukanlahlah merupakan jaminan namun hanyalah sebagai persyaratan untuk melengkapi perjanjian kredit bagi nasabah untuk produk bank yaitu berupa KTA (Kredit Tanpa Agunan). Dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta bukanlah merupakan suatu jaminn di Indonesia maka sudah dipastikan bank tidak mendapatkan perlindungan apapun. Maka apabila debitur ingin memperoleh fasilitas kredit, debitur harus meminta pihak ketiga dalam hal itu perusahaan tempat nasabah bekerja untuk menjamin dengan personal guarantee yang menjadi jamian untuk pembayaran kredit apabila kredit disetujui oleh bank dengan memberikan surat kuasa pemotongan gaji.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: SKPPS, Perjanjian Kredit, Jaminan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 26 May 2014 07:33
Last Modified: 26 May 2014 09:25
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5930

Actions (login required)

View Item View Item