Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Undang-Undang Perpajakan (Studi Kasus Pada PT Toxindo, Cilacap)

Silaen, Laura Theopilia ( 0251171 ) (2006) Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Undang-Undang Perpajakan (Studi Kasus Pada PT Toxindo, Cilacap). Other thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
0251171_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (69Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0251171_Appendices.pdf - Accepted Version

Download (9Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
0251171_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (98Kb) | Preview
[img] Text
0251171_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (269Kb)
[img] Text
0251171_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (355Kb)
[img] Text
0251171_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (142Kb)
[img]
Preview
Text
0251171_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (35Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0251171_Cover.pdf - Accepted Version

Download (671Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
0251171_References.pdf - Accepted Version

Download (27Kb) | Preview

Abstract

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, minyak dan gas bumi dan hasil alam lainnya. Sumber dana yang terbesar adalah pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, serta industri dan pengekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, akan dikenakan PPh Pasal 22. PT. Toxindo Prima adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam ekspor sektor perikanan, dimana dia memperoleh bahan-bahan ekspornya dari pedagang pengumpul. Oleh karena itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberi wewenang kepada PT. Toxindo Prima untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yang dimulai dengan menyiapkan teori-teori mengenai PPh pasal 22 yang secara umum diterapkan dan sesuai dengan kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukan penelitian secara langsung ke perusahaan. Data yang diperoleh dari penelitian ke perusahaan melalui wawancara, observasi dan pengisian kuesioner akan dibandingkan dengan teori untuk kemudian dianalisa. Jadi analisa yang dilakukan adalah komparatif dan bersifat kualitatif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apabila pelaksanaan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT. Toxindo Prima tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, terutama dalam penyediaan bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang diperoleh baik dari pedagang pengumpul maupun dari kegiatan impor. Sebagai pengujian atas hipotesis tersebut, penulis melakukan penelitian ke PT. Toxindo Prima dan menganalisis kegiatan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukannya serta membandingkannya dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengumpulan data melalui wawancara dan menyebarkan kuesioner memberikan tingkat kesesuaian pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PT. Toxindo Prima dengan Undang-Undang Perpajakan sebesar 96 % dan sebesar 70 % untuk ketaatan penerapan PPH pasal 22 dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukannya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Ekonomi > School of Accounting
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 20 Jan 2014 06:26
Last Modified: 20 Jan 2014 06:26
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/4723

Actions (login required)

View Item View Item